RAGAM

Muhammad Alhamid : Jangan ada Pengadilan Jalanan di Pemilu

Viaductpress.id – Proses demokrasi di Indonesia harus berjalan dengan sesuai peraturan perundang-undangan, hal ini sudah menjadi kewajiban karena negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Sebagai negara yang berkoridor pada hukum maka kedaulatan dapat terlihat dari upaya negara dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilu resmi digelar Rabu 17 April 2019 serentak di dalam negara dan manca negara. Walaupun begitu, beragam protes pun bermunculan selama proses Pemilu ini. Protes tersebut sudah terdengar sampai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKKP).

Protes ini dapat berupa sengketa, hasil Pemilu yang dianggap keliru, dan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu. Protes yang dilakukan haruslah pada kapasitas lembaga negara terkait, hal ini senada dengan pernyataan Prof. Dr. Muhammad Alhamid, S.IP, M.SI (16/04) sebagai salah satu anggota DKPP dalam acara Election System in Indonesia di DPR RI.

“Kalo terkait aduan-aduan sengketa proses kita punya Bawaslu, kalo terkait dengan hasil pemilu kita ada Mahkamah Konstitusi dan kalo terkait dengan pelanggar etik ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu” ujarnya.

Alhamid juga menambahkan bahwa pada proses demokrasi tetap menghargai kewenangan dalam mengelola Pemilu, jangan ada pengadilan jalanan. Pengadilan jalanan terbentuk atas ketidaktahuan seseorang terhadap peraturan.

Pengadilan Jalanan yang dimaksud adalah orang yang tidak tertib melakukan pengaduan, perihal menemui kecurangan atau pelanggaran di dalam Pemilu orang tersebut secara sepihak dapat menimbulkan tindakan yang bertentangan dengan peraturan.

[Penulis : Johannes Deo Mario dan Gema Bayu Samudra]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *