OPINI

Pancasila , Mengayomi atau Menghakimi?

Tepat pada 1 Juni lalu kita memperingati hari lahir Pancasila, hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden (keppres) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Pancasila sebagai filosofi dan idelogi bangsa serta sumber segala  sumber hukum tentu sudah bertahan kokoh dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya selama lebih dari setengah abad ini. Begitu banyak gempuran dari berbagai macam adicita dan buah pikir manusia, namun eksistensi Pancasila tidak perlu dipertanyakan, tetap tak tergoyahkan. Jauh lebih dari sekedar eksistensi, apakah esensi dari jiwa dan kepribadian bangsa ini dapat kita maknai dalam menjalani kehidupan sebagai seorang manusia?

Esensi dari butir-butir Pancasila yang harusnya menjadi titik konsen kita, seolah-olah buyar. Masyarakat hingga pejabat tidak lagi fokus pada esensi Pancasila yang diturunkan oleh para pendiri bangsa ini, namun malah berlomba-lomba berteriak siapa yang lebih Pancasila. Berteriak dirinya lebih Pancasila dari pada orang lain, menggunakan jari telunjuknya atau bahkan semua jarinya untuk  menunjuk dan menghakimi orang lain bahwa mereka tidak ber-Pancasila. Tidak berhenti sampai di titik menganggap dirinya sebagai representatif dari Pancasila, dengan gampangnya sebagian orang juga melabelisasi orang lain.

Celakanya, tindakan labelisasi ini secara tidak langsung dibiarkan dan tidak jarang diinisiasi oleh penguasa, Pancasila dijadikan tameng tak kasat mata oleh para penguasa. Apabila kita telisik, pada era orde lama dibawah kepemimpinannya, Soekarno pernah berkata bahwa siapa yang setuju pada Pancasila harus setuju pada nasakom, siapa yang tidak setuju nasakom sebenarnya tidak setuju Pancasila. Kemudian, apabila kita menghubungkan orde baru dengan Pancasila, tentu lah sangat kelam dan misterius.

Mulai dari awal Soeharto menjadi Presiden hingga pelengserannya pada 1998, ratusan ribu orang diburu, disiksa, bahkan dibunuh tanpa diadili karena dituduh komunis, melegalkan penyiksaan nan keji atas nama Pancasila. Semua orang yang tidak setuju atau tidak sejalan dengan penguasa atau pemerintah saat itu, yaitu Soeharto dianggap komunis. Tidak hanya berhenti disitu, pemberlakuan asas tunggal Pancasila juga menyebabkan jatuhnya korban di Talang Sari dan Tanjung Priok. Pembantaian berdarah dan penghilangan nyawa itu pun lagi dan lagi atas nama Pancasila. Penculikan atau penghilangan paksa yang dilakukan terhadap para pengkritisi orde baru pun diatasnamakan Pancasila.

Memasuki tahun 2021, zaman sudah berubah, pemikiran sudah berkembang, namun tameng penguasa tetap sama, Pancasila. Perubahan hanya terjadi pada labelisasi, terminologi yang populer digunakan untuk dewasa ini adalah kadrun, radikal hingga Taliban. Skema yang digunakan masih sama, hanya caranya yang berbeda. Salah satu contoh nyatanya adalah para pegawai KPK yang terancam diberhentikan karena stigma negatif tersebut dan dibalut dalam romantisme yang disebut tes wawasan kebangsaan. Tidak dengan mencabut nyawa atau menghilangkan secara paksa, cara sederhana namun cukup mematikan yaitu dengan menghentikan mata pencaharian seseorang. Hal yang sedikit membingungkan terjadi dalam proses ini, isu seperti kadrun atau Taliban yang menyebabkan gagalnya para pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan harusnya menghantui mereka para umat Muslim, namun mereka yang taat menjadi umat Kristiani  dan Hindu pun diisukan sebagai Taliban. Untuk kesekian kalinya martabat Pancasila dimainkan oleh para penguasa.

Pancasila yang harusnya menjadi philosopische grondslag atau pandangan hidup bangsa berubah arah menjadi alat penghakiman atau alat penggebuk secara brutal. Semua berusaha menjadi Polisi Moral yang menyeragamkan moralitas secara keseluruhan. Namun tanpa sadar bahwa moralitas itu tidak dapat diukur secara seragam. Merasa bahwa dirinya, kelompoknya dan orang yang sejalan dengan pemikirannya adalah yang paling pancasilais, orang lain hanya penghancur bangsa. Tanpa sadar bahwa kebanyakan orang yang menghancurkan bangsa ini adalah mereka yang merasa paling pancasilais, mereka yang disumpah untuk berpedoman pada UUD 1945 dan Pancasila, mereka yang selalu mengatasnamakan rakyat dalam tindak-tanduknya, mereka yang disebut wakil rakyat. Nyatanya mereka juga yang menyengsarakan bangsa ini, mereka juga yang mengambil duit rakyat bahkan mereka juga yang mempertontonkan betapa bobroknya  bangsa ini.

Pancasila harus kembali ke marwahnya, harus menjadi suatu filosofi yang menyatukan bangsa ini. Tidak ada lagi polarisasi, sikut-meyikut, bahkan perpecahan atas nama Pancasila. Para pemangku kekuasaan, politikus, aparat penegak hukum, dan lapisan masyarakat harus sadar bahwa hal ini bukan untuk dinikmati, melainkan untuk dihentikan. Eksistensi Pancasila sudah jelas dan sudah final, sudah tidak mungkin tercabut dari akar. Namun, esensi dan subtansi dari Pancasila itu yang harus kita tingkatkan, pengamalan butir-butir Pancasila secara nyata dan benar lah yang harus dikedepankan. Sebuah perliaku tercela tentunya apabila kita masih mewarisi pemikiran dan pandangan yang sesat kepada generasi penerus, haram hukumnya untuk melahirkan generasi yang arogan, yang masih menghakimi, atau bahkan melegalkan praktek segregasi. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan perlu kita kuatkan dan wariskan untuk generasi selanjutnya.

 

( Penulis : Alva Radimpos Exaudio ) 

Sumber Foto : id.wikipedia.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *