DUNIA HUKUM OPINI

Alarm Peringatan Revisi UU PPP

Isu rencana pembentukan Peraturan Perundang-undangan kontroversial kembali muncul ke permukaan. DPR dikabarkan mengebut agenda perubahan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Revisi ini disinyalir sebagai langkah pemerintah untuk memuluskan jalan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diputuskan inkonstitusional bersyarat akhir tahun lalu.

Revisi UU ini terdengar semenjak pengesahannya sebagai RUU Inisiatif DPR pada Sidang Paripurna yang digelar pada 8 Februari 2022 lalu. Pada rapat paripurna tersebut diketahui hanya Fraksi dari PKS yang menolak usulan revisi UU PPP ini sebagai RUU Inisiatif DPR dikarenakan minimnya pembahasan RUU ini di Baleg yang terhitung hanya tiga kali, dilansir dari portal resmi DPR RI, dpr.go.id.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto (kanan) mengatakan revisi UU PPP akan membuat proses pembentukan UU semakin efisien (sumber: inews.id)

Seperti yang diketahui dari poin MK dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, terdapat poin yang memerintahkan legislator untuk menyertakan landasan hukum yang baku mengenai metode pembentukan Peraturan Perundang-undangan lewat metode Omnibus Law. Hal tersebut membuat Revisi UU PPP ini menyebarkan aroma kepentingan politik yang bertujuan untuk memuluskan jalan regulasi kontroversial ini. Hal ini pun seakan diamini oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Edy Priyono dilansir dari kontan.id. Ia menyampaikan revisi ini merupakan poin penting perbaikan dari UU Cipta Kerja oleh pemerintah.

Hal ini tentu membunyikan alarm peringatan bagi masyarkat mengenai praktik-praktik penyelewengan kepentingan oligarki yang menyusupi pembentukan kebijakan krusial pemerintah. Nyatanya, putusan inkonstitusional bersyarat MK tak membuat elit politik gentar memuluskan kepentingannya dalam pemberlakuan UU Cipta Kerja. Elit-elit ini terkesan berusaha mencari legitimasi pembentukan omnibus law yang kontroversial dalam revisi UU PPP ini. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana pemerintah merespons putusan MK ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa poin mengenai adanya landasan peraturan yang lebih baku dari metode omnibus law merupakan poin terakhir dari putusan MK mengenai UU Cipta Kerja. Sedangkan, poin lainnya menegaskan kepada legislator untuk mampu merevisi UU Cipta Kerja ini sesuai dengan koridor hukumnya baik secara formil maupun materiil dalam jangka waktu dua tahun. Bau busuk kepentingan elit ini juga sudah seharusnya tercium oleh rakyat dikarenakan proses pembahasan Revisi UU PPP yang terkesan terburu-buru sehingga menimbulkan rasa curiga dan mengingatkan kita pada pola serupa pengesahan UU Cipta Kerja yang serampangan dan sarat konflik kepentingan.

 

Penulis: Oka Kertiyasa

Thumbnail: Kompas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *