OPINI

DOB: Nestapa Baru Papua

Juni baru berjalan tiga hari, sekelompok masyarakat Papua yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) berbondong-bondong menumpahkan dirinya ke jalan untuk menolak wacana pemerintah pusat untuk melanggengkan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otonomi Khusus (Otsus) jilid II di beberapa daerah di Papua, termasuk Jayapura. Massa akan melaksanakan long march untuk menyuarakan aspirasinya. Lucunya, demonstrasi ini diwarnai pelarangan oleh pihak aparat keamanan. Dilansir CNN Indonesia, Kapolres Jayapura, AKBP Victor D Mackbon menggantung izin demonstrasi ini adalah dikarenakan PRP yang masih belum jelas sebagai organisasi yang diakui oleh Kesbangpol merujuk pada UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Padahal, bila merujuk pada UU yang sama, kepolisian tidaklah berhak memberi izin atau tidak kepada aksi penyampaian pendapat di muka umum, sebab sesuai Pasal 10 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 menerangkan bahwa peserta penyampaian pendapat memberikan pemberitahuan kepada kepolisian, bukan perizinan. Pun, tak disebutkan subjek atau pelaku penyampaian pendapat diwajibkan terdaftar pada Kesbangpol, Sanmol, Kembang Kol, atau ol-ol lainnya. Selain itu, kepolisian juga mengaku khawatir atas adanya afiliasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang menyusupi isu referendum pada aksi penyampaian pendapat ini.

Di samping itu, Kapolres Jayapura berjanji akan lebih persuasif dan memfasilitasi demonstran dalam menyampaikan aspirasinya. Janji dan langkah persuasif kepolisian ini berbuah hasil. Hasilnya, sekitar 20 orang terluka akibat kekerasan aparat dalam serangkaian aksi penolakan DOB ini. Hal ini dilaporkan oleh Ketua LBH Papua, Emmanuel Gobay dalam paparannya pada Kompas.com. Ia juga menerangkan adanya 23 orang yang tertangkap di Nabire dan 2 orang di Jayapura.

Sumber: liputan6.com

Kembali memanasnya situasi sosial dan politik di Papua mengarahkan kita pada tanda tanya besar atas kehadiran negara di sana. Merangkum singkat peristiwa penyampaian pendapat di atas saja, kita dapat menyimpulkan cerminan kehadiran negara di Bumi Cendrawasih.

Bahwa di Papua, negara hanya kenal kata siaga.

Ketika Jakarta mulai berbenah atas hadirnya era pemerintahan baru di Indonesia pasca 1998 lewat reformasi, Aceh dilepas status Daerah Operasi Militernya (DOM) pada 7 Agustus 1998 oleh B.J. Habibie (walau kembali diberlakukan pada masa kepemimpinan Megawati pada 2003). Timor Timur bahkan diberikan kemerdekaan. Namun, Papua tak lekang dikungkung ketegangan. Medio April-Oktober 2001 misalnya, sebuah peristiwa berdarah terjadi di Kabupaten Wasior, Papua Barat. Berawal dari konflik masyarakat adat dengan sejumlah perusahaan yang memegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang melebar dan menewaskan lima anggota brimob dan seorang karyawan di tangan kelompok tak dikenal. Peristiwa tersebut berbuntut pada penyerangan oleh Brimob kepada warga sekitar. Dugaan pembunuhan, penyiksaan, hingga penghilangan paksa terjadi pada kasus ini. Tak hanya itu, bahkan pada rezim hari ini, sebuah peristiwa pelanggaran HAM berat terjadi di Paniai pada 8 Desember 2014, empat orang tewas di tangan aparat akibat demonstrasi di dekat Koramil Paniai. Sayangnya dua peristiwa ini hanya puncak gunung es dari masalah pelanggaran hak asasi di Papua. Merujuk pada pantauan Amnesty Internasional, pada tahun 2018-2022 terjadi sedikitnya 61 kasus pembunuhan di luar hukum yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan dan menewaskan total 99 korban. Parahnya, hal ini tak menyurutkan niat pemerintah untuk menerjunkan militer di Papua.

Ya, di Papua reformasi masih alpa.

Sumber: republika

Sementara praktik-praktik eksploitasi sumber daya berjalan mulus (bahkan dimulus-muluskan). Proyek food estate yang membuka satu juta hektar sawah dan penambangan emas di Blok Wabu berjalan seolah tanpa hambatan, padahal beberapa konflik akhirnya muncul ke permukaan, umumnya mengenai ketimpangtindihan wilayah operasionalnya dengan hak-hak ulayat masyarakat adat. Dua hal ini cukup untuk mencerminkan konflik perampasan tanah ulayat masyarakat adat di Papua, baik dengan negara, maupun perusahaan. Polanya sama: demi sejumlah uang dan kekuasaan, masyarakat adat disingkirkan dan hak ulayatnya dinihilkan. Rakyat menjadi inferior di tanahnya sendiri, sedang ketika memutuskan untuk keluar, identitas yang lekat dan khas orang asli Papua rentan didiskriminasi. Kasus di Surabaya pada 2019 adalah contoh nyatanya. Tindakan ultra-nasionalis yang secara tak langsung memperkuat cerminan perlakuan negara terhadap Papua.

Lalu DOB dan Otsus Jilid II datang di tengah hiruk-pikuk ekskalasi konflik di Papua. Revisi Otsus (Otsus Jilid II) sendiri telah sah pada 15 Juli 2021. Sementara DOB kiranya adalah refleksi dan perangkat dukungan yang konkret atas berjalannya revisi tersebut. Rencananya akan ada tiga provinsi baru yang hadir di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.

Sumber: Kementerian Keuangan

Walau tujuannya mulia, yaitu demi mempercepat pembangunan dan pengembangan layanan di Papua, DOB dan Otsus Jilid II ini agaknya hanya pepesan kosong dibalik bobroknya kepengurusan di wilayah paling timur Indonesia. Kiranya dua hal ini digunakan pemerintah untuk mencoba mengobati gagalnya Otonomi Khusus di Papua yang kurang lebih telah berjalan 21 tahun. Buktinya, Menurut Majelis Rakyat Papua (MRP) ada 20 wewenang Otsus yang belum dijalankan negara, melansir Amnesty Internasional. Bukannya, semakin mendorong peran rakyat Papua dan menjalankan wewenang Otsus sesuai UU, Revisi UU Otsus justru menyelipkan wewenang pemerintah pusat dan DPR untuk memekarkan wilayah di Papua selain MRP dan DPRP. Padahal, Otsus seharusnya menjamin kebebasan provinsi Papua (dan rakyatnya) untuk mengurus wilayahnya sendiri di dalam NKRI. Dalam kata lain, justru ketentuan tersebut mereduksi makna otonomi khusus dan mengurangi peran dan partisipasi rakyat Papua. Sebaliknya, orang dari luar Papua (pemerintah pusat dan DPR) justru dapat melanggengkan kepentingannya di Papua. Jadi, wajar bila rakyat Papua menganggap bahwa DOB sebatas akal-akalan Orang Jakarta untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam Papua tanpa pernah bermaksud menyejahterakan mereka.

Penulis: Oka Kertiyasa

Thumbnail: CNN Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *