DUNIA HUKUM

Pengaruh Hukum Adat Terhadap Hukum Di Indonesia

Adat adalah suatu aturan, kebiasaan yang tumbuh dan timbul dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap berharga dan didukung serta dipatuhi oleh masyarakat atau daerah yang dianggap berharga dan didukung serta dihormati oleh masyarakat pemiliknya. Di Indonesia aturan-aturan yang menyangkut aspek kehidupan manusia ini menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat.

Adat istiadat dilembagakan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk tradisi, upacara maupun adat-istiadat lainnya yang dapat mengontrol perilaku warga negara dengan perasaan senang atau bangga, maupun dalam peran penguasa adat yang menjadi pemimpin masyarakat. Anggota masyarakat yang melanggar adat menghadapi sanksi berat, kadang-kadang dijatuhkan secara tidak langsung. Misalnya, dalam masyarakat yang melarang perceraian, hukuman yang dijatuhkan tidak hanya pada yang terkena sanksi atau tertular, tetapi juga seluruh keluarga atau bahkan masyarakat.

Sumber:detik.com

Hukum adat adalah hukum yang diterapkan dan dikembangkan dalam suatu komunitas di suatu wilayah. Ada perbedaan pandangan tentang hukum adat. Hukum adat adalah hasil karya suatu masyarakat tertentu yang mengusahakan ketertiban tingkah laku dan perbuatan yang adil dalam masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Menurut R. Soepomo, hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang memuat kaidah-kaidah kehidupan yang belum ditetapkan oleh penguasa, tetapi ditaati oleh masyarakat atas dasar keyakinan bahwa kaidah-kaidah tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah semua kode etik positif yang dibolehkan di satu sisi dan tidak dikodifikasi di sisi lain. Sementara itu, Surojo Wignyodipuro memberikan pengertian hukum adat, umumnya tidak tertulis atau tidak tertulis, yaitu seperangkat aturan yang berakar pada pengertian keadilan manusia yang selalu berubah, termasuk aturan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang selalu berkembang mengikuti tingkah laku manusia. karena membawa akibat hukum atau sanksi.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat merupakan suatu norma yang tidak tertulis dan tidak terkodifikasi, tetapi masih tetap berlaku di masyarakat karena ada sanksi bila tidak dipatuhi.

Sumber: mediaindonesia.com

Tentu suatu hukum mempunyai dasar, tanpa terkecuali hukum adat dan dasar-dasar tersebut berupa dasar filosofis yang berkenaan dengan landasan filosofis hukum adat, nilai dan karakter hukum adat amat identik dalam sila-sila Pancasila. Misalnya religius, gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan. Oleh karena itu, Pancasila termasuk merupakan hasil dari hukum adat, dasar sosiologis dimana sebagai hukum tidak tertulis, hukum adat tidak memerlukan tata cara/upaya seperti hukum tertulis, tetapi karena merupakan milik masyarakat maka dapat diterapkan secara sukarela oleh masyarakat.

Dikelola dan diikuti oleh masyarakat tanpa harus melalui prosedur pemerintah dan dasar yuridis yang mana asas berlakunya hukum adat ditinjau secara yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. mempelajari segi yuridis dasar berlakunya hukum adat berarti mempelajari dasar hukum berlakunya hukum adat diindonesia (Saragih, 1984:15).

Hukum adat merupakan salah satu sumber utama untuk memperoleh bahan bagi pembangunan hukum nasional, yang mengarah pada unifikasi peraturan perundang-undangan tanpa mengabaikan munculnya/tumbuh dan berkembangnya hukum adat dan pengadilan dalam pembangunan hukum. Dan Berfungsinya hukum adat dalam proses penjabaran/pembentukan hukum nasional sangat bergantung pada penafsiran nilai-nilai yang melandasi hukum adat itu sendiri. Dengan demikian, akibat negatif dapat dihindarkan, dimana hukum adat memegang peranan penting atau perlu adanya penyimpangan dari hukum adat karena sifatnya yang tradisional.

 

Penulis: Nigel Deryan

Thumbnail: pinterpolitik.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *