Arahan Menristekdikti Mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Paham Mahasiswa

July 29, 2019
adminviaduct

Jakarta, Viaductpress.id – Pada acara Coffee Morning dan Diskusi Media bersama Menristekdikti Mohamad Nasir dengan topik “Uang Kuliah Tunggal (UKT), Orientasi Mahasiswa Baru, Pencegahan Paham Radikalisme dan Intoleransi bagi Mahasiswa Baru.” Bertempat Auditorium Lantai 3 Gedung D Kemenristekdikti (26/07/2019).

Maraknya berita mengenai UKT pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Menristekdikti angkat bicara untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami di institusi pendidikan.

Mohamad Nasir menyampaikan “Dalam UU No 39 Tahun 2017 pemerintah melalui surat edaran Menristekdikti mengatur pungutan uang pangkal atau pungutan lain selain Uang Kuliah Tunggal (UKT) maksimum 30% dari mahasiswa baru (total) program diploma dan program sarjana bagi mahasiswa asing, mahasiswa kelas internasional, mahasiswa yang melalui jalur kerja sama, dan mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri. Bahkan, PTN dapat menyesuaikan ekonominya setiap mahasiswa/i bagi yang tidak mampu.”

Selain itu, Mohamad Nasir menekankan kepada para mahasiswa untuk menjalani aturan yang sudah ditetapkan oleh Menristekdikti, untuk menjaga bangsa ini menjadi satu ke satuan tanpa ada radikalisme dan intoleransi mahasiswa, melalui orientasi studi dan perkenalan kampus yang dibuat.

“Dalam mencegah radikalisme dan intoleransi pada mahasiswa, untuk setiap kampus melaksanakan pembinaan ideologi pancasila dalam kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi dan upaya kami melakukan pengecekan sosial media (sosmed) juga pada setiap mahasiswa yang terdaftar di PTN, dengan cara melalui nama mahasiswa yang terdaftar.” Ujar Nasir.

Adapun yang mengatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

“Dalam ideologi pancasila mahasiswa berkegiatan dapat diisi dengan empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara melalui pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika”. Sambung Mohamad Nasir

[Penulis : Ida Bagus Ramanda Murti]

Leave a comment