Covid – 19 adalah bencana Nasional non Alam Pertama di Indonesia

July 6, 2020
adminviaduct

Viaductpress.id – Pada tanggal 19 Mei 2020 yang lalu, Fakultas Hukum Atma Jaya mengadakan Webinar yang bertajuk “Pemberlakuan dan Implikasi Hukum status Bencana Nasional Covid 19”. Webinar ini dilaksanakan menggunakan Zooms pada pukul 11.00 – 13.00 WIB.

Menurut Bapak Raditya sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana BPNB upaya penanganan Covid-19 dalam aspek hukum masih kurang saat ini. Ia juga mengatakan, “Permasalahan bencana di Indonesia 80% adalah masalah hidrologi, seperti banjir, longsor dan yang dikelola aadalah resikonya. Covid – 19 ini adalah bencana Nasional non Alam Pertama yang terjadi di Indonesia”.

Pemerintahan Indonesia sendiri juga sudah mengeluarkan kebijakan – kebijakan dalam mengatasi Covid – 19. Menurut Sonya Claudia, Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah ini menyebabkan kebingungan dan ada potensi konflik terkait birokrasi, sedangkan saat situasi darurat harus lekas ditangani. “hal ini seharusnya butuh waktu yang sangat cepat dan tidak bisa santai”, ujarnya. Sonya juga menambahkan bahwa ketidaktepatan memahami situasi darurat berikut penerapan hukumnya beresiko memunculkan ancaman bahaya lain dibalik pandemi COVID-19.

Bapak Paulus Wicaksono salah satu perwakilan Atma Jaya menjelaskan bahwa system negara kita masih cukup bagus dalam check balancing dan pemerintah tidak takut dalam membuat peraturan tersebut. Ia menambahkan bahwa dengan terkait pandemi sekarang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membagi kewenangannya.

Yang terakhir dalam Webinar ini adalah ibu Natalia Yeti, perwakilan Atma Jaya menjelaskan dalam aspek Hubungan Internasional, seperti menjelaskan secara singkat WHO. Ibu Natalia juga menambahkan bawa Hubungan Internasional ini yang menghasilkan kerja sama dan tidak bertentangan dengan kedaulatan negara. “penerimaan atau pemberiaan bantuan internasional bukanlah pelanggaran kedaulatan negara melainkan bentuk pemenuhan terhadap perlindungan HAM” ujarnya.

 

[Penulis: Putri Kusuma W.]

 

Leave a comment