Darurat Kekerasan Seksual di Indonesia, Kapan RUU PKS Sah?

September 23, 2020
adminviaduct

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau biasa dikenal dengan RUU PKS, tak kunjung disahkan oleh pemerintah. Melihat kasus Kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya, bahwa negara Indonesia harus megesahkan RUU PKS secepatnya.

Kekerasan seksual di Indonesia sangat memperhatikan mengingat bahwa kekerasan seksual bukan hanya terjadi pada perempuan dewasa namun anak dibawah umur menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual tersebut.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Data sistem informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak sejak 1 Januari hingga 31 Juli 2020, mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa mencapai 3.179 kasus dengan 3.218 korban, sedangkan korban kekerasan seksual tercatat 459 kasus. Lalu ada 3.928 kasus kekerasan pada anak. dengan rentan usia 13 hingga 17 tahun. Data yang mengenaskan bahwa sekitar 55 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan seksual, baik dialami oleh perempuan maupun laki-laki.

Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Pengesahan RUU PKS sudah tak dapat ditunda lagi mengingat urgensinya yang sangat besar. Karena tidak hanya berdampak pada korban saja, tapi pada pola pikir masyarakat secara luas,” kata Menteri Bintang, dikutip dari Tempo.co, Kamis (13/08/2020).

RUU PKS ini juga dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional Priotitas 2020, dengan alasan bahwa pembahasan RUU PKS cukup rumit. Menurut Komisi III DPR RI, Taufik Basari, bahwa pembasahan RUU PKS Ini terbentur dengan bentuk kekerasan seksualnya dan adanya kekeliruan pemahaman RUU PKS yang dianggap liberal atau tak sesuai dengan norma agama.

Partai PKS salah satu Partai yang menolak dengan pengesahan RUU PKS ini menilai bahwa dengan pengesahan RUU PKS ini dapat menimbulkan polemik di masyarakat, karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Agama.

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakatnya, baik perempuan dan laki-laki. Kasus yang semakin lama semakin meningkat mengindikasikan bahwa kekerasan seksual di Indonesia berada distatus darurat. Kekerasan seksual yang terjadi  juga telah menghilangkan hak masyarakat untuk merasa dilindungi oleh negara. Sedangkan Hukum di Indonesia saat ini sangat kurang dalam mengatasi kasus kekerasan seksual.

Dengan adanya payung hukum ini maka korban mendapatkan keadilan dan pemulihan dalam upaya penghapusan kekerusan seksual, dan negara dapat mencegah dan mengurangi kekerasan seksual di Indonesia.

 

(Oleh: Putri Kusuma W)

Leave a comment