Kejanggalan (atau Kekeliruan) Periode Kepengurusan Sang Penunggang dan Pembatasan Demokrasi.

June 27, 2024
adminviaduct

Tahta tertinggi dengan jabatan yang menjadi role penting dalam kepengerusan suatu negara, Presiden Joko Widodo sering dipanggil dengan Jokowi, sedang mengalami kekacauan di akhir periode kepresidenannya.

Selain dari keberhasilan dirinya dalam memikat hati rakyat negara Indonesia dan menjalankan beberapa pencapaiannya dalam Kabinet Indonesia Maju selamat 2 (dua) tahun kepengurusan lamanya, presiden Jokowi berhasil membuat rakyat, organisasi-organisasi masyarakat bersama lembaga independen, mahasiswa, pendukung serta oposisi, dan bahkan partai-partai politik gusar.

Dimulai dari putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, berpidato dengan terbuka di tengah stadium Gelora Bung Karno perihal mengumumkan dirinya akan menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Calon Presiden Prabowo Subianto, yang jika kita kilas balik waktu, bahwa Prabowo Subianto memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia atas penculikan para aktivis, yang pada saat itu ikut menyuarakan keresahannya dalam bentuk aksi/gerakan di tahun 1998 dan dengan kegiatan pemasaran “gemoy” nya itu berhasil memikat hati dan membutakan memori rakyat atas perlakuan kejahatannya tersebut.

Selain itu, atas persetujuan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, melalui putusan Mahkamah Agung, Gibran Rakabuming Raka berhasil lolos dari penjara batasan umur Calon Wakil Presiden. Banyak konspirasi serta omongan burung beredar di media cetak dan media sosial terkait disetirnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, agar sang putra sulung bisa maju menjadi Calon Wakil Presiden, yang pada fakta Anwar Usman merupakan suami dari adik Presiden Jokowi alhasil banyak yang mengira hal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mencerminkan adanya konflik kepentingan.

Baru-baru ini media dikagetkan dengan putusan Mahkamah Agung soal batas usia kepala daerah yang mana kebetulan putra keduanya Kaesang Pangarep akan mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah di level provinsi.

Dalam rangkuman, kita bisa mencium dari jauh hidangan dinasti Presiden Jokowi. Sampai mana kita akan membiarkannya memasak?

Menurut saya, bentuk pemerintahan “demokrasi” negara kerakyatan Republik Indonesia akan sedikit demi sedikit menjadi “demokasi disetir”, banyak yang berpikir dan berpendapat bahwa Presiden Jokowi merupakan sang “mastermind” di era pergantian kepengurusan para pemimpin. Rakyat secara perlahan mulai disetir dimulai dari promosi-promosi para pemimpin yang kontennya kekinian.

Rakyat zaman sekarang lebih memerhatikan visual atau isi dari konten yang menarik dan konten-konten terharu dari suatu individu, misalnya, konten presiden terpilih yang menceritakan kehidupannya yang mengasingkan dirinya dari negaranya sendiri yang padahal merupakan faktor dari perbuatan dirinya sendiri. Menurut saya sih, itu bukan pengasingan diri namun melarikan diri dari perbuatannya sendiri. Selain itu dimulai dari putra-putranya yang memang pintar dalam menghadapi kaum Generasi-Z atau anak-anak muda zaman sekarang yang belum sadar atau buta dengan histori yang kelam namun kalah dengan rasa kasihannya atas konten-konten pengecoh yang tersebar.

Seharusnya anak muda zaman sekarang sadar atas kehidupan dan tatanan negaranya yang waktu itu sempat mengalami kericuhan besar atas hancurnya negara Indonesia dibawah kepemimpinan orde baru. Kalau bisa kita pandang dan memang percaya atas konspirasi pembentukan dinasti baru, bisa dibilang kita akan balik ke masa orde baru. Selain itu diakhir kepengurusan periode baru, muncul beberapa peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang sulit dipahami, dicerna dan diterima namun masih terus dieksekusi oleh pihak berwenang.

Anak muda zaman sekarang juga lebih terkecoh dengan apa pencapaian keberhasilan dari suatu individu, tetapi tidak peduli dengan hal-hal kecil dan/atau hal-hal masif dari kesalahan dan program yang belum tercapai namun sangat perlu dijalankan.

Sangat sering terpikir diotak, apa itu demokrasi jika pada prinsip dari demokrasi adalah kebebasan, kebebasan untuk mengekspresikan haknya, kebebasan untuk berpendapat serta mengambil keputusan di pemerintahan. Namun seiring jalannya masa pemerintahan Presiden Jokowi, saya merasa dicekik dengan fakta, berita serta kebijakan yang sangat disayangkan, contoh adanya RUU Undang-Undang Penyiaran yang membatasi rakyat untuk berekspresi, bersuara dan berpendapat dan Peraturan Pemerintah tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang memotong gaji pegawai swasta yang tidak seberapa besarnya.

Jadi, sampai kapan kita akan buta, terkecoh dan terbatasi? Bukannya prinsip demokasi adalah kebebasan dan sedangkan kebebasan tersebutĀ perlahanĀ hapus.

 

Penulis: Gregorius Jeremia

Thumbnail: tempo.com

Leave a comment