Konstitusi Digempur Kontestasi

March 30, 2022
adminviaduct

Birahi politik para elit dan penguasa kerap kali membuat masyarakat resah dan terheran-heran, salah satunya adalah wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa presiden. Isu ini kerap dilontarkan oleh para elit politik yang seringkali menggunakan dalih stabilitas bangsa dan negara. Bahkan seorang menteri di Kabinet Indonesia Maju, Luhut Binsar Panjaitan mengklaim big datanya menunjukkan 110 juta orang setuju akan penundaan pemilu. Entah orang yang mana, namun jelas isu ini merupakan satu hal yang fundamental.

Berdasarkan konstitusi negara ini, yaitu UUD 1945 di dalam pasal 7 disebutkan bahwa, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya apabila hal ini terjadi, ini merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Konstitusi merupakan suatu landasan dan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, sejauh ini hanya Inggris dan Kanada yang tidak memiliki konstitusi tertulis.

Sebagai pedoman dan hukum tertinggi, UUD 1945 telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali. Hal ini perlu disadari sebab konstitusi itu harus hidup dan dinamis. Namun, hal yang perlu kita pegang teguh adalah bahwa perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara yang mendesak, bukan hanya untuk memuaskan birahi politik suatu kelompok tertentu.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Dr. Agus Riwanto, penundaan pemilu atau bahkan amandemen UUD 1945 itu harus dengan persetujuan rakyat. Ia mengatakan bahwa, “Melakukan amandemen konstitusi itu tidak boleh memaksa tapi harus berdasarkan kepada kesepakatan rakyat. Kenapa? Karena konstitusi itu adalah masalah fundamental”. Selain itu, gejolak penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden juga dilakukan oleh ujung tombak perubahan, mahasiswa. Mahasiswa sebagai alat kontrol sosial, tentu sangat terusik dengan wacana yang bergulir ini. Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh 36 organisasi mahasiwa di Universitas Trisakti, Senin 28 Maret 2022 mereka mengancam akan melaksanakan aksi turun kejalan secara massif dan besar-besaran apabila isu ini terus digulirkan.

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Jangan hanya karena libido politik dan kekuasaan yang tinggi, kita harus melecehkan konstitusi di negara hukum ini. Pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan lembaga negara yang sudah tertulis di dalam konstitusi haruslah kita hormati dan kita laksanakan, karena ini merupakan sikap dan cerminan untuk memperkokoh pondasi negara konstitusional.

Penulis: Exaudio

Thumbnail: portonews.com

Leave a comment